Nilai-Nilai Pancasila dalam Pemanfaatan Sumber Daya Sungai dan Laut Indonesia

Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas dan memiliki ribuan aliran sungai, Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya air yang luar biasa. Sungai dan laut tidak hanya menjadi tumpuan bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, energi, dan ekosistem. Namun, pemanfaatan sumber daya ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti pencemaran, eksploitasi berlebihan, konflik kepentingan, dan lemahnya tata kelola lingkungan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila menjadi fondasi moral, sosial, dan politik yang penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya sungai dan laut secara adil, bijak, dan berkelanjutan. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga operasional dalam merumuskan kebijakan, norma, serta praktik pengelolaan sumber daya alam.

Makna Strategis Sungai dan Laut bagi Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Laut menyumbang lebih dari 70% dari total wilayah Indonesia, sedangkan ribuan sungai mengalir sebagai nadi kehidupan di seluruh pelosok nusantara. Laut dan sungai menyediakan beragam potensi, mulai dari perikanan, transportasi, energi air, hingga pariwisata bahari.

Namun, pemanfaatan dua sumber daya alam ini tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi. Kehadiran mereka harus dipahami secara menyeluruh, mencakup aspek sosial-budaya, ekologi, serta nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam falsafah Pancasila. Pengelolaan yang berlandaskan Pancasila memungkinkan pembangunan yang tidak hanya produktif, tetapi juga etis, inklusif, dan berkeadilan.

Relevansi Lima Sila Pancasila dalam Pemanfaatan Sumber Daya Sungai dan Laut

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   Sila pertama mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab spiritual untuk menjaga ciptaan Tuhan. Sungai dan laut sebagai bagian dari ciptaan Ilahi harus dijaga dan dimanfaatkan dengan rasa syukur, tanggung jawab, dan etika lingkungan. Eksploitasi berlebihan atau pencemaran laut dan sungai bertentangan dengan nilai ketuhanan karena merusak tatanan ciptaan.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
   Pemanfaatan sumber daya air harus menjamin hak dasar setiap manusia atas akses air bersih, pangan laut, dan penghidupan yang layak. Penambangan, reklamasi, atau proyek besar di pesisir harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat lokal, nelayan kecil, dan kelompok rentan. Nilai kemanusiaan menolak pemanfaatan sumber daya yang merugikan hak-hak warga.
3. Persatuan Indonesia
   Sungai dan laut adalah milik bersama bangsa Indonesia. Pengelolaannya harus memperkuat persatuan, bukan memicu konflik antarwilayah, antardaerah, atau antara rakyat dan negara. Kolaborasi antarlembaga, antardaerah, dan antarsektor sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan terpadu dan berorientasi kepentingan nasional.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
   Dalam pemanfaatan sumber daya sungai dan laut, partisipasi masyarakat merupakan prinsip kunci. Keputusan harus diambil melalui musyawarah, melibatkan suara masyarakat adat, komunitas nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sila keempat menjamin bahwa pengelolaan tidak bersifat top-down, tetapi deliberatif dan inklusif.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
   Pengelolaan laut dan sungai yang adil harus memastikan distribusi manfaat yang merata, bukan hanya untuk korporasi besar atau elit tertentu. Nelayan tradisional, masyarakat pesisir, dan petani tambak harus mendapatkan perlindungan dan akses yang setara. Nilai keadilan ini juga mencakup perlindungan terhadap ekosistem agar bisa dinikmati generasi mendatang.

Pancasila sebagai Pilar Etika Lingkungan

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan sumber daya sungai dan laut bukan sekadar slogan, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan negara, peraturan daerah, hingga praktik komunitas lokal. Misalnya, pelestarian mangrove, pengelolaan berbasis wilayah adat, hingga kebijakan zonasi laut (marine spatial planning) adalah bentuk konkret dari penerapan prinsip keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan dalam ranah lingkungan.

Pancasila juga menjadi perekat antara pendekatan ilmiah-teknokratik dan pendekatan sosial-kultural dalam kebijakan kelautan dan sungai. Ia membuka ruang untuk sinergi antara modernisasi dengan pelestarian nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional yang telah lama hidup dalam masyarakat pesisir dan sungai.

Penutup

Pemanfaatan sumber daya sungai dan laut Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai panduan moral dan etika berbangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam tata kelola air, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga berkeadilan sosial, menghargai martabat manusia, dan menjaga persatuan nasional. Di tengah ancaman kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial, kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kekayaan air Indonesia tetap menjadi berkah bagi semua, hari ini dan di masa depan.